Jakarta, 17 Juni 2025 – Wacana pemerintah memberikan subsidi bagi penghuni rumah susun (rusun) menuai kritik tajam dari pakar. Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi mahalnya harga tanah ini dinilai mengabaikan akar budaya dan kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia.
Budaya Rumah Tapak vs Keterpaksaan Rusun
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa preferensi masyarakat terhadap rumah tapak bersifat multidimensional:
“Di Indonesia, rumah tapak bukan sekadar struktur fisik. Ia ruang hidup yang melekat dengan praktik ekonomi dan budaya.”
Menurutnya, masyarakat kelas menengah-bawah memanfaatkan rumah tapak untuk:
-
Usaha mikro (warung, bengkel rumahan)
-
Ruang sosial (interaksi keluarga, area bermain anak)
-
Investasi jangka panjang
Hal ini kontras dengan keterbatasan rusun yang disebutnya sebagai “bukan impian, melainkan keterpaksaan”.
Prasyarat yang Diabaikan
Hidayat menekankan tiga syarat mutlak sebelum menerapkan kebijakan subsidi rusun:
-
Peningkatan standar kualitas hunian (luas ruang, ventilasi, fasilitas).
-
Aksesibilitas lokasi (dekat pusat pekerjaan, transportasi terjangkau).
-
Penyesuaian desain yang memungkinkan aktivitas ekonomi dan sosial.
“Perpindahan ke rusun bukan pilihan rasional jika belum memenuhi standar kehidupan layak,” tegasnya.
Respons Pemerintah
Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengakui kebijakan ini masih dalam tahap draf:
“Model kebijakan kami adalah menyampaikan ide terbuka untuk dikritisi publik.”
Fokus utama disebutkannya pada penyediaan hunian layak di lokasi strategis, meski dalam bentuk rusun. Pemerintah masih mengkaji mekanisme subsidi dan standar teknis rusun.
Data Pendukung
Berdasarkan studi BPS 2024:
-
73% UMKM berbasis rumah menggunakan lahan tapak.
-
Kepadatan ideal rusun (25 m²/KK) masih jauh di atas realitas proyek pemerintah (18 m²/KK).
-
Biaya transportasi penghuni rusun di pinggiran kota menghabiskan 35% pendapatan.