Jakarta, 17 Juni 2025 — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terbebas dari praktik pengoplosan. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi maraknya temuan beras cadangan pemerintah (CBP) yang dicampur dengan beras lain di pasar tradisional.
“Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana? Ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat [beras berkualitas]. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers pada Selasa (17/6/2025), seperti dikutip Kompas.com.
Zulkifli menyatakan bahwa dengan pendistribusian melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah dapat memastikan mutu beras tetap terjaga. Koperasi ini dinilai lebih aman karena diawasi langsung oleh pemerintah, sehingga praktik oplosan dapat dicegah.
“Akhirnya rakyat dapatnya mahal. Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa dan Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Kopdes Merah Putih juga disebut tidak hanya menyalurkan beras SPHP, tetapi turut melayani kebutuhan pangan pokok lain seperti gula dan minyak goreng, serta menyediakan akses pinjaman bagi warga. Zulkifli menyebutnya sebagai bentuk “bisnis murni” yang tetap berpihak pada rakyat.
“Usahanya jelas, sudah pasti dibutuhkan masyarakat. Untuk apa? Pemerintah akhirnya punya kaki,” tegasnya.
Pemerintah melalui Perum Bulog menargetkan kembali menggulirkan operasi pasar akhir Juni 2025. Sebanyak 1,318 juta ton beras SPHP akan disalurkan, sebagian besar melalui jaringan Kopdes Merah Putih, sisanya ke pasar ritel umum.
Langkah ini diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga beras di tengah tekanan inflasi pangan nasional, serta memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau dan mutu terjamin.