Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mendapat banyak kecaman atas keputusannya mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Langkah ini diambil untuk mengatasi konflik dengan oposisi domestik, media, dan bahkan partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
Yoon beralasan ada kekuatan pro-komunis dan pro-Korea Utara yang mencoba mengganggu stabilitas negara. Namun, deklarasi ini segera ditolak oleh parlemen, yang memaksa Yoon untuk mencabutnya hanya beberapa jam setelah diumumkan. Kritik datang dari berbagai pihak, dengan tuduhan kepemimpinan otoriter dan upaya penindasan terhadap oposisi.
Langkah Yoon juga menimbulkan kekhawatiran internasional, yang dinilai dapat berdampak negatif pada pasar keuangan dan posisi diplomatik Korea Selatan. Krisis ini menempatkan Yoon dalam posisi politik yang genting, dengan kemungkinan pemakzulan menjadi topik pembicaraan.
Meski Yoon berhasil menarik kembali deklarasi darurat militernya, dampaknya terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya masih belum dapat diprediksi. Situasi yang terus memanas ini mengancam masa depan Presiden Yoon dan stabilitas Korea Selatan secara keseluruhan.