Jakarta, 13 April 2025 – Gelombang pelarian modal (capital flight) oleh orang-orang kaya Indonesia ke luar negeri terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan ekonom dan pemerintah, terutama karena dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Data dan Fakta
Berdasarkan laporan Bank Indonesia dan lembaga pemantau keuangan global, aliran modal keluar dari Indonesia mencapai US$ 5,2 miliar dalam triwulan pertama 2025. Sebagian besar dana tersebut dialihkan ke negara-negara dengan stabilitas politik dan insentif pajak lebih menguntungkan, seperti Singapura, Swiss, dan Amerika Serikat.
Beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu meliputi:
- Kebijakan Pajak Progresif – Rencana pemerintah menaikkan pajak untuk orang berpenghasilan tinggi (di atas Rp 10 miliar/tahun) hingga 40%.
- Ketidakpastian Regulasi – Wacana revisi UU Perpajakan dan pengawasan ketat transaksi aset oleh otoritas keuangan.
- Kekhawatiran atas Kebijakan Prabowo – Sejumlah pengusaha khawatir dengan rencana redistribusi kekayaan dan intervensi negara di sektor strategis.
Respons Pemerintah dan Analisis Ekonom
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah bahwa pelarian modal terjadi karena kebijakan Prabowo. “Ini fenomena global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik dan kenaikan suku bunga AS,” ujarnya.
Namun, pengamat ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa “ketidakpastian kebijakan fiskal baru memang memicu kepanikan investor.” Ia menyarankan pemerintah memberikan penjelasan lebih transparan untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dampak terhadap Pasar Keuangan
- Rupiah melemah 1,2% terhadap dolar AS pekan ini.
- IHSG turun 0,8% akibat aksi jual investor asing.
Tindakan Selanjutnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku sedang memantau pergerakan dana besar dan berkoordinasi dengan bank sentral untuk mencegah penyalahgunaan aliran modal. Sementara itu, tim transisi Prabowo menjanjikan dialog terbuka dengan pelaku usaha untuk menjamin iklim investasi yang kondusif.
Laporan oleh: Tim Investigasi Keuangan Pikiran Rakyat
Editor: Ahmad Fadli
Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan laporan terkini dan wawancara dengan sumber resmi. Perkembangan lebih lanjut akan diperbarui sesuai informasi terbaru.