Washington, 16 April 2025 – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menekan Universitas Harvard setelah kampus ternama itu menolak serangkaian tuntutan Gedung Putih. Ancaman terbaru Trump adalah mencabut status bebas pajak lembaga pendidikan tersebut, langkah yang bisa berdampak pada puluhan miliar dolar pendanaan Harvard.
Latar Belakang Penolakan Harvard
Pada 14 April 2025, Harvard secara tegas menolak permintaan pemerintah Trump untuk merombak kebijakan akademik dan program keberagaman kampus, yang dianggap Gedung Putih melanggar hukum konstitusi dan kebebasan akademik. Penolakan ini mencakup penutupan kantor keberagaman dan kerja sama dengan otoritas imigrasi untuk menyaring mahasiswa internasional. Sebagai balasan, Satuan Tugas Gabungan Trump membekukan dana hibah federal senilai 2,2 miliar dolar AS dan kontrak pemerintah senilai 60 juta dolar AS.
Isi Ancaman dan Respons Trump
Dalam unggahan di media sosial pada Selasa (15/4), Trump menegaskan:
“Harvard harus meminta maaf. Jika mereka terus mendorong program yang bersifat ‘politis, ideologis, dan terinspirasi teroris,’ saya akan mencabut status bebas pajak mereka.”
Meski demikian, Trump belum merinci mekanisme hukum untuk mencabut status bebas pajak, yang berdasarkan Undang‑Undang Pajak AS biasanya diberikan kepada institusi pendidikan nirlaba.
Konteks Lebih Luas: Pembekuan Dana Federal
Langkah ini berlanjut dari kebijakan pembekuan pendanaan federal yang diumumkan sehari sebelumnya. Gedung Putih menghentikan aliran dana hibah multi-tahun sebesar 2,2 miliar dolar AS—sekitar Rp 36,5 triliun—sebagai sanksi atas penolakan Harvard. Pemerintahan Trump beralasan bahwa dana publik harus diimbangi dengan tanggung jawab kampus untuk menegakkan hukum hak sipil, termasuk melawan anti-Semitisme di lingkungan akademik.
Protes Mahasiswa dan Isu Kebebasan Akademik
Ketegangan memuncak setelah gelombang protes mahasiswa pro-Palestina di kampus Ivy League pasca serangan Hamas ke Israel pada 2023. Pemerintahan Trump menilai aksi tersebut sebagai bentuk antisemitisme dan anti-Amerika, memicu penyelidikan Departemen Pendidikan AS terhadap lebih dari 60 universitas terkait diskriminasi dan pelecehan anti‑Semit.
Dampak dan Prospek Ke Depan
Pencabutan status bebas pajak akan mengancam penelitian dan operasional Harvard secara besar-besaran. Rektor Alan Garber telah menyatakan bahwa penghentian pendanaan federal dapat menghambat riset penting yang menyelamatkan nyawa. Namun, Gedung Putih menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk memulihkan ketertiban kampus dan melindungi mahasiswa Yahudi.
Seiring perdebatan ini, dunia akademik global menantikan langkah hukum konkret dari pemerintah AS dan bagaimana Kongres akan merespons potensi perubahan status pajak salah satu universitas tertua di Amerika Serikat.