Jakarta, 16 April 2025 – Komisi X DPR RI mendesak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk membersihkan sepak bola nasional dari praktik mafia, match-fixing, dan oknum perusak sepak bola. Tekanan ini muncul setelah pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp199 miliar untuk pengembangan sepak bola Indonesia pada 2025.
Anggaran Rp199 Miliar untuk Reformasi Sepak Bola
Anggaran sebesar Rp199 miliar tersebut akan dialokasikan untuk:
- Peningkatan kompetisi liga (Liga 1, Liga 2, dan Liga 3).
- Pengembangan pemain muda melalui akademi sepak bola.
- Pemberantasan praktik kotor seperti suap, pengaturan skor, dan intervensi pihak tak bertanggung jawab.
Anggaran ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sepak bola Indonesia yang lebih profesional.
Desakan DPR untuk PSSI
Wakil Ketua Komisi X DPR, Ahmad Zainuddin, menegaskan bahwa PSSI harus tegas menindak oknum yang merusak sepak bola Indonesia.
- “Tidak ada toleransi bagi mafia sepak bola. PSSI harus berani mengambil tindakan hukum jika ada indikasi kecurangan,” tegasnya.
- “Anggaran besar ini harus dimanfaatkan untuk membangun sistem yang transparan,” tambahnya.
Respons PSSI
Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan kesiapan untuk membersihkan sepak bola Indonesia dari praktik kotor.
- “Kami sedang memperkuat sistem pengawasan dan bekerja sama dengan kepolisian serta KPK untuk mengusut kasus-kasus kecurangan,” ujarnya.
- “Prioritas kami adalah membangun sepak bola yang bersih demi kemajuan Timnas Indonesia,” lanjutnya.
Tantangan ke Depan
Meski mendapat dukungan anggaran, PSSI masih menghadapi sejumlah tantangan:
- Konsistensi penegakan aturan terhadap klub dan oknum nakal.
- Peningkatan kualitas wasit untuk mencegah kontroversi keputusan.
- Pemantauan aliran dana agar tidak diselewengkan.
Jika langkah ini berhasil, sepak bola Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif di level ASEAN maupun internasional.
Kontak Narasumber:
- Komisi X DPR RI: (021) 7890123
- Humas PSSI: media@pssi.org