Bandung, 17 April 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti praktik “calo pelatihan kerja” yang diduga melibatkan individu yang sama secara berulang dalam program pelatihan kerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena ini dan mendorong Disnaker untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan anggaran pelatihan kerja
Iman menjelaskan bahwa anggaran Disnaker pada tahun 2025 mencapai lebih dari Rp100 miliar, dengan sekitar 70% dialokasikan untuk program pelatihan kerja. Meskipun sempat direncanakan efisiensi anggaran sebesar Rp20 miliar, akhirnya hanya dilakukan rasionalisasi sekitar Rp2 miliar. Ia menekankan pentingnya pelatihan kerja sebagai upaya mengurangi pengangguran di Kota Bandung melalui peningkatan hardskill dan softskill masyarakat.
Namun, Iman menyoroti bahwa pelatihan kerja harus dibarengi dengan penyiapan pasar kerja dan pemerataan peserta. Ia mengingatkan agar tidak terjadi praktik “joki pelatihan” di mana individu yang sama terus-menerus mengikuti pelatihan. “Jangan sampai hanya jadi joki pelatihan, itu-itu saja orangnya,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesempatan bagi semua warga, termasuk kalangan disabilitas, dan menghindari dominasi peserta yang dekat dengan aparat kewilayahan.
Iman mendorong Disnaker untuk melakukan assessment awal terhadap peserta pelatihan dan menyediakan bantuan modal bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pelatihan kerja dan memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung.
Dengan sorotan ini, DPRD Kota Bandung berharap Disnaker dapat lebih inovatif dan transparan dalam menjalankan program pelatihan kerja, serta memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.