LENGKONG, CIB— Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai program prioritas utama. Seluruh jaringan jalan di Jawa Barat, mulai dari jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten hingga jalan desa, ditargetkan akan terkoneksi dan dalam kondisi baik pada tahun 2027.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Dedi saat acara penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait penanganan hukum perdata dan tata usaha negara, yang digelar di Bale Pakuan, Bandung, Selasa (15/4/2025).
“Kita ingin pembangunan jalan yang layak, mulus, dan terang sampai ke pelosok desa. Tahun 2027, semuanya harus tersambung dan bisa mendukung aktivitas serta ekonomi masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya.
Sinergi dengan 27 Pemerintah Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Jabar juga menyepakati kerja sama dengan 27 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk memperkuat pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan provinsi.
Kerja sama ini disebut strategis untuk menunjang kelengkapan infrastruktur jalan, termasuk pengadaan marka, lampu penerangan, kamera pengawas (CCTV), hingga aspek estetika seperti taman-taman jalan.
Pajak Kendaraan untuk Infrastruktur Jalan
Untuk mendukung program ambisius ini, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) akan dialokasikan khusus untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan.
“Jangan sampai uang rakyat dari pajak kendaraan hanya habis di atas kertas. Semua akan kita salurkan kembali ke rakyat lewat jalan yang bagus, aman, dan nyaman,” tegasnya.
Pendampingan Hukum agar Proyek Tepat Sasaran
Kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dianggap sebagai bagian dari strategi pembangunan yang bersih dan transparan. Dengan pendampingan hukum, proyek-proyek infrastruktur diharapkan bebas dari persoalan hukum yang bisa menghambat penyelesaian proyek.
“Kami ingin memastikan pembangunan berjalan tertib secara hukum. Tidak boleh ada proyek mangkrak karena gugatan atau pelanggaran administratif,” tambah Dedi.
Imbas Positif ke Ekonomi Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meyakini, pembangunan jalan yang terintegrasi akan memicu percepatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terluar dan desa. Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi barang, membuka akses pasar, dan memudahkan mobilitas warga.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Jabar dalam mendukung reaktivasi jalur kereta api dan konektivitas lintas moda transportasi yang lebih luas di masa depan