Bandung, 30 April 2025 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kebijakan kontroversial yang mengaitkan program Keluarga Berencana (KB) dengan bantuan sosial. Dalam rapat koordinasi di Pusdai Jabar, Selasa (29/4), Dedi menegaskan warga yang ingin menerima bansos, beasiswa, atau bantuan perumahan harus berpartisipasi dalam KB, dengan insentif Rp500.000 bagi peserta vasektomi.
Poin Kebijakan Utama
Integrasi KB dengan Bansos
Syarat baru penerima bansos: partisipasi dalam program KB
Target: Distribusi bantuan lebih merata, hindari penumpukan pada satu keluarga
Fokus pada KB Pria
Vasektomi (MOP) menjadi metode utama
Insentif Rp500.000 per peserta
Alasan: “Keluarga prasejahtera dominan punya anak >2” (Dedi)
Dasar Kebijakan
Respons keluhan biaya melahirkan hingga Rp25 juta
Upaya tekan angka kemiskinan melalui pengendalian kelahiran
Argumentasi Gubernur
“Negara tak boleh terus menjamin keluarga yang sama. Bansos harus seimbang dengan tanggung jawab reproduksi,” tegas Dedi di Balai Kota Depok. Ia mencontohkan beasiswa dan bantuan perumahan yang kerap diterima keluarga besar.
Pro-Kontra Kebijakan
Dukungan:
Dinilai solutif turunkan kemiskinan
Selaras dengan program Kemenkes RI
Kritik:
Dianggap langgar hak reproduksi
Potensi stigmatisasi keluarga besar