Jakarta, 28 April 2025 – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menertibkan aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut politisi PAN ini, praktik semacam itu berpotensi mengganggu iklim investasi dan menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Ancaman terhadap Target Ekonomi Nasional
Dalam keterangan resminya hari ini, Eddy menegaskan bahwa keamanan dan kepastian hukum merupakan faktor kunci yang dipertimbangkan investor. “Dengan kata lain, jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tegas Eddy.
Politisi senior ini menjelaskan, investor sebenarnya berani menanamkan modal di sektor dengan infrastruktur terbatas asalkan keamanan dan penegakan hukum terjamin. “Misalnya belum ada jalan, listrik perumahan, dan lain-lain, asal keamanannya terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara konsekuen,” ujarnya.
Investasi sebagai Penggerak Ekonomi
Eddy menekankan peran vital investasi dalam mendongkrak perekonomian nasional di tengah tantangan global. “Di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan ekspor produk Indonesia akibat melemahnya harga komoditas dan tarif AS, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya investasi,” paparnya.
Indonesia sendiri menargetkan nilai investasi mencapai Rp1.900 triliun pada 2025. Eddy mengkhawatirkan aksi premanisme bisa mengurangi kepercayaan investor. “Ini bukan angka kecil dan hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi akan mempersulit pencapaian target tersebut,” tandasnya.
Desakan Tindakan Tegas
Eddy mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk menindak tegas premanisme berkedok ormas. Menurutnya, penanganan cepat akan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap dunia usaha. “Semakin dini penanganan dilakukan, Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak mentolerir aksi para preman,” tegas Eddy.
Pernyataan ini disampaikan menyusul berbagai laporan gangguan terhadap pelaku usaha oleh kelompok yang mengatasnamakan ormas. Eddy berharap penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor domestik maupun asing.