BANDUNG – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mendesak pemerintah pusat mengambil langkah drastis menyelamatkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang terancam mangkrak. Dengan okupansi merosot hingga 15%, ia mengusulkan tiga solusi konkret yang membutuhkan goodwill politik Jakarta.
DATA KRITIS BIJB KERTAJATI
-
Tingkat Okupansi: 15% (terendah sejak 2023)
-
Rute Aktif: Hanya 4 tujuan domestik
-
Kontribusi Penerbangan Umrah: 0% (seluruh jemaah Jabar diberangkatkan via Soetta)
TIGA USULAN REVITALISASI
1. PAKSAKAN UMRAH VIA KERTAJATI
Daddy menuding ada permainan “fee” di balik pemberangkatan jemaah via Soetta:
“Katanya kalau dari Soetta fee-nya besar, sedangkan dari Kertajati kecil. Ini kepentingan satu dua pihak, bukan jemaah!”
Solusi:
-
Kemenag wajibkan 178 KBIHU (Penyelenggara Umrah) Jabar berangkatkan jemaah eksklusif via Kertajati.
-
Pemerintah pusat terbitkan aturan khusus: “Jemaah asal Jabar dilarang berangkat umrah via Soetta”.
2. IMPERATIF BISNIS UNTUK PERUSAHAAN JABAR
Perusahaan ber-KTP Jabar diwajibkan menggunakan Kertajati untuk perjalanan dinas. PR utama:
-
Tambah rute Damri/shuttle bus penghubung bandara dengan 27 kota di Jabar.
-
Sediakan layanan early check-in untuk penerbangan pagi.
3. INTEGRASI WHOOSH-KERTAJATI
“Whoosh harus berhenti di Kertajati dulu sebelum ke Surabaya. Ini kunci konektivitas multijasa!”
Rencana Teknis:
-
Bangun jalur kereta khusus Bandara Kertajati-Stasiun Whoosh (jarak 12 km).
-
Terapkan check-in terintegrasi kereta-pesawat.
ANALISIS BIAYA VS MANFAAT
| Usulan | Investasi Awal | Dampak Ekonomi |
|---|---|---|
| Integrasi Umrah | Rp50 miliar | +120.000 penumpang/tahun |
| Shuttle Bus 27 Kota | Rp220 miliar | Akses 45 juta penduduk Jabar |
| Koneksi Whoosh | Rp1,2 triliun | Potensi 1,2 juta penumpang/tahun |
TANGGAPAN KEMENTERIAN
Sumber Kemenag RI (di bawah kondisi anonim):
*”Usulan realistis secara operasional, tetapi perlu kajian komprehensif karena melibatkan revisi Perpres No. 9/2020 tentang Pengelolaan Haji-Umrah.”*
PROYEKSI JIKA TIDAK DIAKSI
-
2026: BIJB beroperasi di bawah kapasitas 10%.
-
2027: Risiko force majeure penghentian operasi.
-
Dampak domino: 1.200 karyawan terancam PHK dan aset negara Rp27 triliun menjadi idle.
POLITICAL WILL: UJIAN BAGI PEMERINTAH PUSAT
Daddy menegaskan:
“Ini ujian bagi keseriusan Jakarta membangun Jawa Barat. Jangan biarkan bandara megah jadi kuburan pesawat!”
Ia mendesak:
-
Pertemuan darurat Menhub-Kemenag-Gubernur Jabar.
-
Keputusan implementasi maksimal Juli 2025.
Sumber Resmi:
-
Wawancara Eksklusif Daddy Rohanady (Pikiran Rakyat, 15/6/2025).
-
Data Operasional BIJB Kertajati (Q1 2025).
-
Kajian Feasibility Integrasi Whoosh-Bandara oleh PT KCIC (2024).