Jakarta, 30 Juli 2024 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat desakan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki. Desakan ini disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Antikorupsi (Almasi) dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024.
Koordinator Eksekutif Almasi, Andi Isa, menuduh kedua pejabat tersebut terlibat dalam dugaan korupsi terkait kuota haji 2024. Menurutnya, kekacauan dalam penyelenggaraan haji tahun ini mencerminkan ketidakprofesionalan dari Yaqut Cholil Qoumas, yang dikenal dengan panggilan Gus Yaqut, dan Saiful Rahmat Dasuki. Dugaan korupsi kuota haji ini semakin diperburuk dengan adanya indikasi pemborosan anggaran negara mencapai Rp13 miliar yang diduga digunakan untuk pengadaan mobil dinas di Kementerian Agama pada tahun 2023-2024.
“Segera periksa dan tangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki,” tegas Andi Isa. Ia menambahkan bahwa dana publik seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kemewahan pejabat.
Selain itu, Andi juga menuntut agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 yang dibentuk oleh DPR dapat bekerja secara transparan dan terbuka dalam mengungkap indikasi korupsi. “Anggota DPR RI digaji dari uang rakyat, mereka harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menutup-nutupi kasus ini,” ujarnya.
Dalam merespons desakan tersebut, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa KPK mungkin akan bergabung dengan Pansus Haji jika ada permintaan resmi dari DPR. “Kami akan mempertimbangkan keterlibatan KPK sesuai dengan kewenangan yang ada, tentunya berdasarkan permintaan dari DPR,” ujar Tessa pada Jumat, 12 Juli 2024.
Desakan ini menambah tekanan pada pemerintah dan lembaga terkait untuk segera menyelesaikan kasus ini dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji serta penggunaan dana publik.