JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan mengejutkan dalam penyidikan kasus dugaan penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022. Penyidik menduga sebagian dari dana hasil tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp1,2 triliun tersebut digunakan untuk pembelian jet pribadi.
“Penyidik menduga aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian Private Jet yang saat ini keberadaannya di luar negeri,” ungkap juru bicara KPK Budi kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).
Saksi Pengusaha Singapura Dipanggil
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK hari ini memanggil saksi bernama Gibrael Isaak (GI), seorang warga negara asing asal Singapura yang juga dikenal sebagai pengusaha maskapai pribadi. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mendalami transaksi pembelian pesawat jet pribadi yang diduga menggunakan dana hasil korupsi.
“Untuk didalami terkait dengan pembelian atas pesawat private jet tersebut,” jelas Budi terkait alasan pemanggilan saksi asal negara tetangga ini.
Dua Tersangka Ditetapkan
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka:
- DE, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Papua
- Lukas Enembe (almarhum), mantan Gubernur Papua
KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WT yang merupakan penyedia jasa money changer di Jakarta. Pemeriksaan terhadap WT difokuskan pada penelusuran aliran dana hasil dugaan tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara (asset recovery).
Dampak Kerugian Terhadap Masyarakat Papua
Budi menyoroti besarnya nilai kerugian negara dalam kasus ini dan dampak nyata yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Seandainya dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya, manfaatnya akan sangat signifikan bagi pembangunan daerah.
“Kalau kita konversi, Rp1,2 triliun bisa untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan, baik sekolah-sekolah dasar, menengah, atas, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit (RS), puskesmas,” tutur Budi.
Upaya Pemulihan Aset Negara
KPK terus melakukan upaya pemulihan kerugian negara melalui pelacakan aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Pelacakan jet pribadi yang berada di luar negeri menjadi salah satu fokus utama dalam proses asset recovery ini.
Kasus korupsi dana operasional Papua ini menunjukkan betapa besar dampak kejahatan korupsi terhadap pembangunan daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia yang masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Penyidikan kasus ini terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana hasil korupsi, serta memulihkan kerugian negara yang sangat besar tersebut untuk kepentingan masyarakat Papua.