Ketegangan terjadi dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025), ketika Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) memutuskan untuk keluar dari ruangan (walk out). Keputusan itu dipicu oleh pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.
Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat, menyatakan bahwa pihaknya merasa dilecehkan oleh ucapan Gubernur yang seolah-olah menempatkan DPRD sebagai penghambat proses pembangunan di Jawa Barat.
DPRD Dikesankan Menghambat
“Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, kalau dibicarakan ke DPRD itu prosesnya lama. Akan ada rapat pleno pertama, pleno kedua. Nah, kita menangkap bahwa DPRD itu terkesan sebagai penghambat,” ujar Doni saat dikonfirmasi pada Jumat malam.
Doni menilai pernyataan Gubernur Dedi merupakan bentuk pendiskreditan lembaga legislatif dan menciptakan preseden buruk dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif di provinsi ini. Ia menegaskan bahwa konsep pemerintahan yang sehat harus menjunjung prinsip trias politica, yang menempatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam peran seimbang.
Peringatan Terbuka kepada Gubernur
Menurut Doni, aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan politik kepada Gubernur agar tidak membuat kebijakan secara sepihak. “Kalau Gubernur anggap DPRD tidak penting, ya sudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule,” tegasnya dalam sidang.
Ia menambahkan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dan memiliki mandat untuk menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Jawa Barat. “Kita ini perwakilan rakyat, tugas kita memperjuangkan aspirasi rakyat,” pungkasnya.
Kontroversi Ucapan Dedi Mulyadi
Dalam pidatonya di Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025, Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pelaksanaan program tidak harus bergantung pada anggaran. “Duit mah nuturkeun (uang akan mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit,” ujar Dedi.
Ia juga menyebut bahwa para raja masa lalu maupun VOC tidak menyusun APBD, namun tetap mampu membangun fasilitas penting seperti Gedung Negara di Cirebon. Pernyataan inilah yang dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme penganggaran dan kerja sama antar-lembaga, termasuk DPRD.
Tuntutan Klarifikasi
Fraksi PDI-P menuntut agar Gubernur memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai pernyataannya. Mereka menegaskan bahwa sikap seperti itu tidak selaras dengan semangat demokrasi dan kolaborasi antara lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.